Capres-Cawapres dan Masalah Pengangguran

Sudirman Nasir

Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden—Mega-Prabowo, SBY-Boediono, JK-Wiranto—kini berlomba melempar gagasan dan program untuk merayu pemilih.

Namun, ketiganya belum tajam dan rinci menyorot soal pengangguran, salah satu masalah besar yang menyulitkan warga. SBY, misalnya, masih sebatas mendengungkan kebijakan progrowth, projobs, dan propoor atau program belanja stimulus pemerintah Rp 12,2 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga membuka lapangan kerja.

Pertumbuhan

SBY (dan JK) mungkin akan mengulang kisah sukses bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 6,2 persen pada 2008. Namun, pertumbuhan ekonomi itu tidak dengan sendirinya menurunkan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan. Tahun 2008, jumlah pengangguran 10,55 juta jiwa (9,75 persen) dari total angkatan kerja. Dan, angka kemiskinan sekitar 34,2 juta (17,3 persen) dari jumlah penduduk. Pasangan Mega-Prabowo juga mengusung ekonomi kerakyatan, tetapi tanpa rincian lebih lanjut.

Juga sulit melepaskan kesan elite pemerintah dan politisi yang lebih melihat masalah pengangguran dan kemiskinan hanya dari sudut income deprivation atau kekurangan penghasilan.

Maka, kita pun tak heran bila di antara capres-cawapres atau elite lain tidak melihat di balik tragedi anak balita Siti Khoiyaroh, putri tunggal suami istri penjual bakso. Siti meninggal akibat tersiram kuah panas saat penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya pertengahan Mei lalu.

”Kebencian” terhadap sektor informal, sektor yang justru menyerap banyak angkatan kerja di kalangan bawah yang memiliki modal, keterampilan, dan jaringan lemah, kian merampas hak asasi warga akan pekerjaan dan harga diri. Dalam dua dasawarsa terakhir, kian banyak literatur yang menegaskan ketiadaan pekerjaan sekaligus merupakan deprivation of esteem atau ketergerusan harga diri (Bourgois, 2003; atau Macdonald dan Marsh, 2005).

Orangtua Siti Khoiyaroh adalah contoh warga yang tiap hari berusaha mati-matian memenuhi kebutuhan dasar hidup. Mereka juga mati-matian mempertahankan harga diri dengan terus bekerja, tak mau mengemis. Namun, pemerintah sering menilai, usaha kelompok sektor informal ini menambah kesemrawutan kota. Benarkah? Padahal, kesemrawutan kota lebih disebabkan oleh kurangnya imajinasi dan ketidakteguhan pemerintah kota dalam mengelola ruang ekonomi dan ruang publik kotanya.

Warga yang bergelut di sektor informal bekerja secara halal demi hidup dan harga diri meski penghasilan dan rasa aman yang mereka peroleh tidak memadai. Alih-alih rasa aman, kelompok sektor informal justru menjadi korban kebencian pemerintah.

Permohonan maaf dan uang ganti rugi dari Pemerintah Kota Surabaya tak akan pernah mengembalikan Siti Khoiyaroh dan tidak menjamin diakhirinya kebijakan antisektor informal.

Biaya ekonomi

Para capres-cawapres dan elite politik tak lagi perlu diingatkan betapa mahalnya biaya ekonomi dan sosial akibat tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan muda. Banyak penelitian menunjukkan adanya hubungan ketiadaan pekerjaan dengan dorongan memulai atau melanjutkan tindak kriminalitas dan perilaku berisiko. Memang antarkeduanya tidak ada hubungan kausal. Tetapi, data-data empiris menunjukkan besarnya keterlibatan kalangan muda menganggur atau setengah menganggur dalam kriminalitas, khususnya kriminalitas jalanan (petty crime) dan perilaku berisiko.

Data kriminologi dan kesehatan masyarakat menunjukkan betapa rentan keterlibatan anak muda lelaki menganggur dalam tindak kriminalitas dan perilaku berisiko yang berujung pada risiko hukum dan kesehatan masyarakat, seperti pemenjaraan, cedera, kesakitan, hingga kematian. Banyak literatur menunjukkan, betapa aspek psikososial, jender, pengangguran dan keterlibatan dalam tindak kriminal, serta perilaku berisiko harus dipertimbangkan. Faktanya, anak-anak muda lelaki dalam rentang usia 15-24 tahun yang menganggur dan setengah menganggur paling banyak terlibat tindak kriminalitas dan perilaku berisiko. Alasannya karena hanya melalui itu mereka bisa menyalurkan identitas maskulinnya (Barker, 2005).

Barker (2005) dalam Dying to be men mengingatkan perlunya melihat masalah pengangguran bukan dari ekonomi saja, tetapi juga dari psikososial dan jender. Pemahaman para elite pemerintah yang tajam dan rinci terhadap aspek psikososial dan jender masalah pengangguran akan memengaruhi formulasi kebijakan yang akan diambil guna penanggulangan. Termasuk perlunya menilai ulang biaya sosial-ekonomi kebijakan yang antisektor informal, yang mempersempit peluang warga akan pekerjaan dan harga diri.

Sudirman Nasir Pengajar/Peneliti di Universitas Hasanuddin, Makassar; Kandidat PhD di Universitas Melbourne, Australia.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/02/03363420/capres-cawapres.dan.masalah.pengangguran